Kembali

Peraturan Mendagri

  • 2024-10-07 00:00:00
  • -
  • Konten khusus
  • 2179

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Administrasi Kependudukan

JudulTentangDetail
•PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2023PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARINGDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2022PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANENDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2022PEDOMAN PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2022STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK SERTA PENYELENGGARAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITALDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2021PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTADETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2021SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 8 TAHUN 2021PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2020PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIKDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 75 TAHUN 2020JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2020JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2020PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTADETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPILDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 106 TAHUN 2019PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2019PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NOMOR 102 TAHUN 2019PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NO 96 TAHUN 2019PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINDUKDETAIL
•PERMENDAGRI NO 95 TAHUN 2019SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NO 53 TAHUN 2019PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NO 7 TAHUN 2019PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARINGDETAIL
•PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2018PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDETAIL
•PERMENDAGRI NO 120 TAHUN 2017UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTADETAIL
•PERMENDAGRI NO 119 TAHUN 2017PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASIDETAIL
•PERMENDAGRI NO 63 TAHUN 2016PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS KHUSUSDETAIL
•PERMENDAGRI NO 8 TAHUN 2016PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONALDETAIL
•PERMENDAGRI NO 7 TAHUN 2016PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDETAIL
•PERMENDAGRI NO 2 TAHUN 2016 (KIA)KARTU IDENTITAS ANAKDETAIL
•PERMENDAGRI NO 74 TAHUN 2015TATA CARA PELRUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIKDETAIL
•PERMENDAGRI NO 70 TAHUN 2014PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2014DETAIL